Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perbedaan Etika dan Hukum Dalam Dunia Pers Beserta Contohnya

Perbedaan Etika dan Hukum Dalam Dunia Pers Beserta Contohnya Nah dalam dunia pers hukum pers telah diatur dalam UU PERS Nomor 40 Tahun 1999 dimana didalamnya telah diatur mulai dari asas, fungsi, hak kewajiban serta peranan pers dll. Sebaliknya etika telah diatur dalam kode etik jurnalistik.

Perbedaan Etika dan Hukum Dalam Dunia Pers Beserta Contohnya

Perbedaan Etika dan Hukum Dalam Dunia Pers Beserta Contohnya

Perbedaan Secara Umum

a. Etika keberadaannya bukan tertulis sedangkan hukum di dalam bentuk tertulis atau terbukukan sebagai hukum negara.

b. Etika bersifat subyektif dan fleksibel, sedangkan hukum bersifat obyektif dan tegas.

c. Etika bukan memerlukan bukti fisik di dalam menjatuhkan vonis,sebaliknya hukum memerlukan bukti fisik didalam menjatuhkan vonis.

d. Etika bersifat memberi tambahan tuntunan, sedangkan hukum bersifat menuntut.

e. Etika bukan memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya, hukum memerlukan alat penegak hukum untuk pelaksanaannya.

f. Tidak cuman tersebut etika juga mengajarkan pemahaman mengenai tanggung jawab dan kewajiban.

Contoh pelanggaran etika: Salah ketik dalam pemberitaan, yang sepatutnya“ nabi” jadi“ babi” ini ialah salah satu contoh pelanggaran etika, dalam perihal ini seorang bisa memakai Hak Koreksi buat mengoreksi ataupun memperbaiki kekeliruan data yang diberitakan oleh pers.

Contoh pelanggaran hukum: Seseorang wartawan yang memukul sumber kabar, dalam perihal ini orang tersebut tidak memberi tahu kepada institusi pers sebab tidak mengaitkan tentang pemberitaan, namun orang ini bisa memberi tahu kepada polisi buat ditindak lanjuti.

Perbedaan Dalam Hukumnya

Perbedaan UU Nomor. 21 Tahun 1982 dengan UU Nomor. 40 Tahun 1999

UU Nomor. 21 Tahun 1982

1. Pemerintah berperan selaku pembina pers nasional.

2. Dewan Pers hanya perpanjangan tangan dari pemerintah.

3. Penafsiran pers cuma media cetak.

4. Pers cetak membutuhkan izin dari pemerintah.

5. Pemerintah bisa membredel pers.

UU Nomor. 40 Tahun 1999

1. Pemerintah tidak turut campur dalam permasalahan kemerdekaan pers.

2. Dewan Pers bertabiat independent.

3. Penafsiran pers meliputi pers cetak, elektronik serta seluruh berbagai saluran yang lain.

4. Pers cetak tidak membutuhkan izin dari pihak manapun.

5. Pers tidak boleh dibredel.

Contoh Kasus

Jika pihak yang bersengketa dengan orang tersebut merupakan perusahan pers, hingga mekanisme penyelesaian wajib terlebih dulu memakai mekanisme bagi Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers( UU Pers). UU Pers ialah lex specialis terhadap Kitab Undang- Undang Hukum Pidana( KUHP). Sehingga, apabila ada sesuatu kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang- undangan yang digunakan merupakan UU Pers.

Mekanisme yang bisa ditempuh terlebih dulu merupakan dengan memakai hak jawab terhadap pemberitaan tersebut. Penerapan hak jawab pula bisa diajukan kepada Dewan Pers.

Hak jawab merupakan hak seorang ataupun sekelompok orang buat membagikan asumsi ataupun sanggahan terhadap pemberitaan berbentuk kenyataan yang merugikan nama baiknya. Dalam perihal ini, pers harus melayani hak jawab.