Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tentang Negara Konstitusi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tentang Negara Konstitusi - caraku.id Pada suatu negara di dunia tentu memiliki konstitusi, sebab konstitusi ialah salah satu ketentuan berarti buat mendirikan dan membangun sesuatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu berartinya konstitusi itu dalam sesuatu negara. Konstitusi ialah sesuatu kerangka kehidupan politik yang sebetulnya sudah dibentuk awal kali peradaban dunia diawali, sebab nyaris seluruh negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, ada pula identitas pemerintahan yang konstitusional antara lain memperluas partisipasi politik, berikan kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya.

Dalam catatan sejarah menimpa munculnya negara yang konstitusional ialah proses panjang dan senantiasa menarik buat dikaji dalam membangun suatu pemerintahan yang konstitusional. Diawali semenjak jaman Yunani ialah masa Aristoteles yang sudah sukses mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari bermacam negara. Pada mulanya konstitusi itu dimengerti selaku kumpulan peraturan dan adat kerutinan sekedar pada sesuatu peradaban, setelah itu mendapatkan bonus makna selaku sesuatu perkumpulan syarat dan peraturan yang terbuat oleh para Kaisar.

Tidak hanya selaku peraturan yang terbuat oleh Kaisar, di dalam konstitusi pula tercantum muat pernyataan- prnyataan ataupun komentar dari para pakar hukum/ negarawan, dan adat kerutinan peradaban setempat, tercantum di dalamnya merupakan undang- undang. Pada masa peradaban Roma konstitusi memiliki pengaruh begitu besar hingga pada abat pertengahan, sehingga tercetuslah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang lumayan kokoh sampai melahirkan mengerti demokrasi perwakilan dan nasionalisme, dari sinilah selaku cikal bakal timbulnya mengerti konstitusionalisme modern dalam suatu negara.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tentang Negara Konstitusi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tentang Negara Konstitusi

A. Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi secara literal berasal dari bahasa Prancis“ constituir”, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembuatan sesuatu negara ataupun menyusun dan melaporkan suatu negara. Konstitusi pula dapat berarati peraturan dasar( dini) menimpa pembuatan negara.

Bagi Chairil Anwar, konstitusi merupakan“ fundamental laws”, tentang pemerintahan sesuatu negara dan nilai- nilai fundamentalnya. Sedangkan bagi Sri Soemantri, konstitusi berarti sesuatu naskah yang muat sesuatu bangunan negara dan sendi- sendi sistem pemerintahan negara. Sebaliknya bagi E. C. W Wade, berkata kalau yang diartikan dengan konstitusi merupakan naskah yang menguraikan rangka dan tugas- tugas pokok dari badanbadan pemerintahan sesuatu negara dan memastikan pokok- pokok metode kerja tubuh tersebut.

Berdasar atas sebagian pengertian tersebut di atas dapat dikatakan kalau konstitusi muat aturan- aturan pokok( fundamental) menimpa sendi- sendi yang dibutuhkan buat berdirinya suatu negara.

Nilai- nilai fundamental dari konstitusi tersebut di Indonesia termuat dalam Pembukaan dan Pasal 1 UUD NRI 1945, yang keberadaannya jadi asas utama dalam Hukum Tata Negara Indonesia, ialah: Asas Pancasila, Asas Negara Kesatuan, Asas Negara Kedaulatan dan Demokrasi, Asas Negara Hukum, Asas Permisahan Kekuasaan dan Cheek and Balance, dan Asas Negara Kesejahteraan, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD RI 1945 selaku tujuan negara.

Konstitusi selaku hukum paling tinggi sesuatu negara yangmengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan selaku jaminan atas hak- hak masyarakat negara, konstitusi muat sebagian syarat pokok selaku berikut: organisasi negara, hak- hak asasi manusia dan kewajibannya, prosedur mengganti konstitusi, konstitusi yang pula bisa dimengerti selaku bagian dari social contract( kontrak sosial) yang muat ketentuan main dalam berbangsa dan bernegara, bagi Sovernin Lohman wajib muat unsurunsur selaku berikut: konstitusi ditatap selaku perwujudan perjanjian warga( kontrak sosial), Konstitusi selaku piagam yangmenjamin hakhak asasi manusia dan masyarakat negara sekalian penentuan batas- batas hak dan kewajiban masyarakat negara dan alat- alat pemerintahannya, Konstitusi selaku“ forma regimenis” ialah kerangka bangunan pemerintahan.

Lebih lanjut menimpa sebutan konstitusi ini para Sarjana dan ilmuan Hukum Tata Negara ada perbandingan, sebagian terdapat yang berkomentar kalau konstitusi sama dengan Undang- Undang Dasar, dengan dasar kalau seluruh peraturan hukum itu wajib ditulis, dan konstitusi yang tertulis itu merupakan Undang- Undang Dasar. Terdapat pula yang berkomentar kalau konstitusi tidak sama dengah Undang- Undang Dasar, dengan dasar kalau tidak seluruh perihal berarti wajib dilansir dalam konstitusi, melainkan hal- hal yang bertabiat pokok saja.

Konstitusi secara universal mempunyai sifatsifat formil dan materiil. Konstitusi dalam makna formil berarti konstitusi yang tertulis dalam sesuatu ketatanegaraan sesuatu negara, Dalam pemikiran ini sesuatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut sudah berupa nakskah tertulis dan diundangkan, misalnya UUD 1945, Sebaliknya konstitusi materiil merupakan sesuatu konstitusi bila orang memandang dari segi isinya, isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal- hal yang bertabiat dasar ataupun pokok untuk rakyat dan negara.

B. Tujuan dan Guna Konstitusi

Sejalan dengan perlunya kosntitusi selaku instrumen buat menghalangi kekuasaan dalam sesuatu negara, Miriam Budiharjo berkata, kalau:“ Di dalam negara- negara yang mendasarkan dirinya astas Demokrasi Konstitusional, Undang- undang Dasar memiliki guna yangkhas ialah menghalangi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan tidak bertabiat sewenang- wenang. Dengan demikian diharapkan hak- hak masyarakat negara akanlebih terlindungi”. Pada prinsipnya, terdapatnya konstitusi mempunyai tujuan buat menghalangi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak- hak yang diperintah dan merumuskan penerapan kekuasaan, yang berdaulat, yang secara ringkas bisa dikategorikan jadi 3 tujuan, ialah: membagikan pembatasan sekalian pengawasan terhadap kekuasaan politik; membebaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, membagikan batasan- batasan ketetapan untuk para penguasa dalam melaksanakan kekuasaanya. Menghubungkan konstitusi dengan hukum pada biasanya, bisa dimengerti kalau tujuan dari hukum merupakan, menghendaki terdapatnya penyeimbang kepentingan, kedisiplinan, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan tiap manusia. Berangkat dari tujuan hukum tersebut bisa diperinci secara garis besar guna dari tujuan hukum tersebut selaku berikut: selaku perlengkapan kedisiplinan dan keteraturan warga, selaku fasilitas buat mewujudkan keadilan sosial lahir batin, selaku perlengkapan penggerak pembangunan, selaku perlengkapan kritik( guna kritis)/ fasilitas pengawas, dan selaku fasilitas buat menuntaskan pertikaian.

C. Pertumbuhan Konstitusi di Indonesia

Watak konstitusi tertulis dituangkan dalam wujud Undang- Undang Dasar pada sesuatu negara, sebaliknya konstitusi disamping muat aspek hukum pula muat aspek politik yang lebih banyak lagi, ialah politik pada masa tertentu sesuatu negara. Pada sesuatu negara senantiasa hadapi pertumbuhan politik, dengan demikian konstitusipun pula senantiasa hadapi pertumbuhan cocok dengan pertumbuhan politik sesuatu bangsa, demikian pula Indonesia sudah hadapi pertumbuhan konstitusi sejalan dengan pertumbuhan politik semenjak kemerdekaan. Konfigur sang pol itik tertentu ak an pengaruhi pertumbuhan ketatanegaraan sesuatu bangsa, begitu pula di Indonesia yang sudah hadapi pertumbuhan politik pada sebagian periode pasti hendak pengaruhi pertumbuhan ketatanegaraan Indonesia. Pertumbuhan ketatanegaraan tersebut pula sejalan dengan pertumbuhan dan pergantian konstitusi di Indonesia semacam dijabarkan dalam pembehasan berikut ini:

1. Periode 18Agustus 1945 hingga dengan 27 Desember 1949

Masa berlakunya Undang- Undang Dasar 1945. Pada masa periode awal kali terjadinya Negara Republik Indonesia, konstitusi ataupun UndangUndang Dasar yang awal kali berlaku merupakan UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, setelah itu disahkan oleh PPKI pada bertepatan pada 18 Agustus 1945. Bagi UUD 1945 kedaulatan terletak ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang ialah lembaga paling tinggi negara.

Bersumber pada UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, Utusan Wilayah dan Utusan Kalangan. dalam melaksanakan kedaulatan rakyat memiliki tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilah dan mengangkut Presiden dan wakil Presiden dan mengganti UUD. Tidak hanya MPR ada lembaga besar negara yang lain dibawah MPR, ialah Presiden yang melaksanakan pemerintahan, DPR yang membuat Undang- Undang, Dewan Pertimbangan Agung( DPA) dan Mahkamah Agung( MA).

Menyadari kalau negara Indonesia baru saja tercipta, tidak bisa jadi seluruh urusan dijalankan bersumber pada konstitusi, hingga bersumber pada hasil konvensi yang termuat dalam Pasal 3 Ketentuan Peralihan melaporkan:” Buat awal kali Presiden dan Wakil Presiden diseleksi oleh PPKI.” Setelah itu dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang awal kali. Dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem pemerintahan presidensial maksudnya kabinet bertanggung jawab pada presiden.

Pada masa ini teruji kalau konstitusi belum dijalankan secara murni dan konskwen, sistem ketatanegaraan berubah- ubah, paling utama pada dikala dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden Nomor. X bertepatan pada 16 Oktober 1945, yang berisi kalau Komite Nasional Indonesia Pusat( KNIP) saat sebelum terjadinya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden, KNIP bersama Presiden menetapkan Undang- Undang, dan dalam melaksanakan tugas tiap hari dibentuklah tubuh pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat( Titik Triwulan Tutik, 2006: 67).

2. Periode 27 Desember 1949 hingga dengan 17 Agustus 1950

masa berlakunya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Serikat( RIS). Selaku rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata( agresi) oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan kemauan Belanda buat memecah belah NKRI jadi negara federal supaya dengan secara gampang dipahami kembali oleh Belanda, kesimpulannya disepakati buat mengadakan Konferensi Meja Bulat( KMB) di Den Haag Belanda, dengan menciptakan 3 buah persetujuan antara lain:

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;

2. Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan

3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda( Titik Triwulan Tutik, 2006: 69).

Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia ialah dari UUD 1945 jadi Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Serikat( UUD RIS), hingga berganti pula wujud Negara Kesatuan jadi negara Serikat( federal), ialah negara yang tersusun dari sebagian negara yang semula berdiri sendirisendiri setelah itu mengadakan jalinan kerja sama secara efisien, ataupun dengan kata lain negara serikat merupakan negara yang tersusun jamak terdiri dari negaranegara bagian.

Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dicoba oleh pemerintah bersama- sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berganti jadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah terletak di tangan Menteri- Menteri baik secara bersama- sama ataupun sendiri- sendiri bertanggung jawab kepada parlemen( DPR), Tetapi demikian pada konstitusi RIS ini pula belum dilaksanakan secara efisien, sebab lembaga- lembaga negara belum dibangun cocok amanat UUD RIS.

3. Periode 17Agustus 1950 samapi dengan 5 Juli 1959

Masa berlaku UndangUndang Dasar Sedangkan Tahun 1950( UUDS 1950). Nyatanya Konstitusi RIS tidak berusia panjang, perihal itu diakibatkan sebab isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, pula bukan ialah kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Balanda ataupun PBB, sehingga memunculkan tuntutan buat kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian mencampurkan diri jadi negara Republik Indonesia, setelah itu disepakati buat kembali ke NKRI dengan memakai UUD sedangkan 1950.

Wujud negara pada konstitusi ini merupakan Negara Kesatuan, ialah negara yang bersusun tunggal, maksudnya tidak terdapat negara dalam negara sebagaimana halnya wujud negara serikat. Syarat Negara Kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat( 1) UUDS 1950 yang melaporkan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat yakni negara hukum yang demokrasi dan berupa kesatuan. Penerapan konstitusi ini ialah penjelmaan dari NKRI bersumber pada Proklamasi 17 Agustua 1945, dan didalamnya pula melaksanakan otonomi ataupun pembagian kewenangan kepada daerah- daerah di segala Indonesia.

Sistem pemerintahannya merupakan sistem pemerintahan parlementer, sebab tugas- tugas ekskutif dipertanggung jawabkan oleh Menteri- Menteri baik secara bersama- sama ataupun sendirisendiri kepada DPR. Kepala negara selaku pucuk pimpinan pemerintahan tidak bisa diganggu gugat sebab kepala negara dikira tidak sempat melaksanakan kesalahan, setelah itu apabila DPR dikira tidak representatif hingga Presiden berhak membubarkan DPR( Dasril Radjab, 2005: 202).

4. Periode 5 Juli 1959 hingga dengan 19 Oktober 1999

masa berlaku UndangUndang Dasar 1945. Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Prsiden bertepatan pada 5 Juli tahun 1959. Bersumber pada syarat ketatanegaraan dekrit presiden diperbolehkan sebab negara dalam kondisi bahaya oleh sebab itu Presiden/ Panglima Paling tinggi Angkatan Perang butuh mengambil aksi buat menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang tadinya cuma selaku kepala negara berikutnya pula berperan selaku kepala pemerintahan, dibantu Menteri- Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang tadinya parlementer berganti jadi sistem presidensial.

Dalam praktek nyatanya UUD 1945 tidak diberlakukan seluruhnya sampai tahun 1966. Lembaga- lembaga negara yang dibangun baru bertabiat sedangkan dan tidak berdasar secara konstitusional, dampaknya memunculkan penyimpangan- penyimpangan setelah itu meletuslah Gerakan 30 September 1966 selaku gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, meski setelah itu bisa dipatahkannya. Pergantian kepemimpinan nasional terjalin pada periode ini, dari Presiden Soekarno digantikan Soeharto, yang semula didasari oleh Pesan Perintah Sebelas Maret 1966 setelah itu dilaksanakan pemilihan universal yang kedua pada tahun 1972.

Babak baru pemerintah orde baru diawali, sistem ketatanegaraan telah berdasar konstitusi, pemilihan umun dilaksanakan tiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, tetapi disisi lain terjalin kediktaktoran yang luar biasa dengan alibi demi terselenggaranya stabilatas nasional dan pembangunan ekonomni, sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.

Keberadaan partai politik dibatasi cuma 3 partai saja, sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak terdapat kebebasan untuk rakyat yang mau mengantarkan kehendaknya, meski pilar kekuasaan negara semacam ekskutif, legislatif dan yudikatif telah terdapat tetapi kedudukannya tidak seluruhnya, keinginan politik menghendaki kekuatan negara terletak ditangan satu orang ialah Presiden, sehingga memunculkan demontrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi, yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.

5. Periode 19 Oktober 1999 hingga dengan 10 Agustus 2002

Masa berlaku penerapan pergantian UndangUndang Dasar 1945 Selaku implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998, merupakan melak uk an pergantian terhadap UUD 1945 selaku dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum pergantian UUD 1945 merupakan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang dicoba oleh MPR cocok dengan kewenangannya, sehingga nilai- nilai dan prinsip- prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Rapublik Indonesia terlihat diterapkan dengan baik.

Dalam melaksanakan pergantian UUD 1945, MPR menetapkan 5 konvensi, ialah:

1. Tidak mengganti Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945;

2. Senantiasa mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;

4. Uraian Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang muat hal- hal normatif hendak dimaksukkan kedalam pasalpasal( batang badan); dan

5. Melaksanakan pergantian dengan metode adendum.

Pada periode ini UUD 1945 hadapi pergantian sampai ke 4 kali, sehingga pengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Bersamaan dengan pergantian UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 sampai 2002, hingga naskan formal UUD 1945 terdiri atas 5 bagian, ialah UUD 1945 selaku naskah aslinya ditambah dengan pergantian UUD 1945 kesatu, kedua, ketiga dan keempat, sehingga jadi dasar negara yang fundamental/ dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Periode 10 Agustus 2002 hingga dengan sekarang

masa berlaku UndangUndang Dasar 1945, sehabis hadapi pergantian. Kalau sehabis hadapi pergantian sampai keempat kalinya UUD 1945 ialah dasar Negara Republik Indonesia yang fundamental buat menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia, pasti saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, sebab pergantian UUD 1945 dicoba dengan metode hatihati, tidak tergesa- gesa, dan dengan memakai waktu yang lumayan, tidak semacam yang dicoba BPUPKI pada dikala merancang UUD waktu itu, ialah sangat tergesa- gesa dan masih dalam atmosfer dibawah penjajahan Jepang.

Pada awal mulanya gagasan buat melakukan pergantian/ amandemen UUD 1945 tidak diterima oleh kekuatan politik yang terdapat, meski perdebatan tentang pergantian UUD 1945 telah mulai hangat pada tahun 1970 an. Pada dikala reformasi, jadwal yang utama merupakan melakukan pergantian UUD 1945, ialah sudah terselenggara pada Persidangan Universal MPR tahun 1999 dan sukses menetapkan pergantian UUD 1945 yang awal, setelah itu disusul pergantian kedua, ketiga sampai keempat. Dulu tiap gagasan amandemen UUD 1945 senantiasa dikira salah dan dikira bertendensi subversi atas negara dan pemerintah, namun dengan terdapatnya pergantian awal ditahun 1999, mitos tentang kesaktian dan kesakralan konstitusi itu jadi runtuh.

Nuansa demokrasi lebih terjamin pada masa UUD 1945 sehabis hadapi pergantian. Keberadaan lembaga negara sejajar, ialah lembaga ekskutif( pemerintah), lembaga legislatif( MPR, yang terdiri dari DPR dan DPD), lembaga Yudikatif( MA, MK dan KY), dan lembaga auditif( BPK). Peran lembaga negara tersebut memiliki peranan yang lebih jelas dibanding masa tadinya. Masa jabatan presiden dibatasi cuma 2 periode saja, yang diseleksi secara langsung oleh rakyat.

Penerapan otonomi wilayah terurai lebih rinci lagi dalam UUD 1945 sehabis pergantian, sehingga pembangunan disegala bidang bisa dilaksanakan secara menyeluruh di daerah- daerah. Pemilihan kepala wilayah dilaksanakan secara demokratis, setelah itu diatur lebih lanjut dalam UU menimpa pemilihan kepala wilayah secara langsung, sehingga rakyat bisa memastikan secara demokrtis hendak opsi pemimpin yang cocok dengan kehendak rakyat.

Jaminan terhadap hak- hak asasi manusia dipastikan lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan UUD 1945, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Keberadaan partai politik tidak dibelenggu semacam masa tadinya, terdapat kebebasan buat mendirikan partai politik dengan berasaskan cocok dengan kehendaknya asalkan tidak berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan dilaksanakannya pemilihan universal yang jujur dan adil.

D. Contoh Permasalahan di Indonesia

Penghinaan/ pelecehan Bendera Merah Putih( 16/ 01/ 2017)

JAKARTA, KOMPAS. com- Kepala Bagian Penerangan Warga Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul berkata, kepolisian hendak memohon penjelasan para pakar soal dugaan pidana atas lambang tertentu pada bendera merah putih. Dalam aksi demo di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin( 16/ 1/ 2017) kemudian, terdapat partisipan aksi yang bawa bendera merah putih dengan lambang tertentu. Dalam UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, diatur soal bendera negara. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan Bendera Negara Si Merah Putih berupa 4 persegi panjang dengan dimensi lebar 2/ 3( dua- pertiga) dari panjang dan bagian atas bercorak merah dan bagian dasar bercorak putih yang kedua bagiannya berdimensi sama. Dalam Pasal 24 diatur soal larangan terhadap bendera. Salah satunya, dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, foto ataupun ciri lain dan memasang lencana ataupun barang apapun pada Bendera Negara." Dalam perspektif Polri, itu sesuatu tindak pelanggaran," kata Martinus. Terpaut sanksi, dalam Pasal 68 disebutkan untuk tiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, ataupun membuat rusak lambang negara dapat dipidana optimal 5 tahun penjara ataupun denda sangat banyak Rp 500 juta. Tidak hanya itu, dalam Pasal 69 disebutkan, untuk seorang yang terencana memakai lambang negara yang tidak cocok wujud dan rupanya, membuat lambang buat pihak tertentu yang menyamai lambang negara, ataupun menyalahgunakan lambang negara hendak dikenakan pidana penjara optimal satu tahun ataupun denda optimal Rp 100 juta." Jadi tidak dapat sembarangan menulisi, mencoret- coret. Bendera itu kan ialah lambang negara, merah- putih kecil sekalipun," kata Martinus. Martinus mengimbau supaya warga tidak sembarangan memakai bendera merah putih buat atribut apapun.

Simpulan

Sebutan konstitusi berasal dari bahasa Perancis, ialah constituer berarti membentuk, yang diartikan yakni membentuk sesuatu negara, dalam bahasa Inggris dipakai sebutan constitution yang dalam bahasa Indonesia diucap konstitusi, dalam praktek bisa berarti lebih luas dari pada pengertian Undang- Undang Dasar, namun terdapat pula yang membandingkan dengan Undang- Undang Dasar

Konstitusi di Indonesia senantiasa hadapi pergantian, yang awal kali berlaku merupakan UUD 1945, setelah itu disusul UUD RIS pada tahun 1949 ialah konstitusi kedua yang menyebabkan wujud Negara Kesatuan berganti jadi Negara Serikat. UUDS 1950 ialah konstitusi yang ketiga, meski kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun sistem pemerintahannya merupakan Parlementer hingga dikeluarannya Dekrit Presiden bertepatan pada 5 Juli 1959 buat kembali ke UUD 1945 yang berlaku sampai reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke 4 kali dan berlaku hingga saat ini.